Lenterajuang.com, Samarinda –Gelombang dorongan penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur terus menguat setelah aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026. Di tengah tuntutan publik agar DPRD segera menggunakan hak istimewa tersebut, sejumlah fraksi masih belum menunjukkan sikap yang jelas terkait langkah politik itu.
Fraksi PKB DPRD Kaltim menjadi pihak pertama yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pengguliran hak angket. Sebagai langkah awal, Fraksi PKB mengadakan pertemuan bersama akademisi dan mahasiswa pada Selasa (28/4/2026) untuk mengkaji serta menganalisis rencana tersebut sebelum mengambil keputusan resmi.
Ketua Fraksi PKB, Damayanti, menyampaikan keyakinannya bahwa fraksinya mampu mendorong penggunaan hak angket di lingkungan parlemen. Dengan kekuatan enam kursi di DPRD Kaltim, ia optimistis langkah tersebut dapat memengaruhi anggota dewan lainnya.
“Jadi kami sudah dapat masukan, dengan ini kami juga jelas akan menjalankan hak angket tersebut. Ini sesuai keinginan masyarakat,” ujarnya.
Damayanti menegaskan bahwa fokus hak angket nantinya akan diarahkan pada kebijakan gubernur dan wakil gubernur yang memicu polemik di tengah masyarakat.
“Kami akan fokus, jadi masukan ini berguna buat kami agar kami tidak salah jalan,” jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana, menuturkan bahwa penggunaan hak angket tidak dapat dilakukan secara sepihak meskipun merupakan hak istimewa anggota DPRD.
“Anggota DPRD Kaltim ini ada 55 orang, PKB hanya 6 orang. Perlu ada kesepakatan dari anggota lainnya,” katanya.
