Lenterajuang.com, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pendidikan karakter anak perlu dibangun sejak usia dini. Menurutnya, keluarga menjadi tempat pertama dalam proses pendidikan yang kemudian diperkuat melalui PAUD sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar.
“13 tahun wajib belajar ini memang seharusnya wajib dari dulu. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan karakter sejak dini supaya ketika masuk SD mereka sudah siap bersosialisasi, mandiri, dan memiliki kesiapan psikologis yang baik,” ujar Sri Puji, Senin (13/7/2026).
Sri Puji menuturkan, pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di Samarinda masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian besar lembaga PAUD dikelola oleh pihak swasta.
Dari lebih dari 250 lembaga PAUD yang ada di Samarinda, hanya sekitar 15 yang berstatus negeri. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan terhadap PAUD swasta, termasuk meningkatkan kompetensi serta kesejahteraan para tenaga pendidik.
Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus dimulai dengan memastikan para pendidik PAUD memperoleh perhatian yang memadai. Oleh sebab itu, alokasi anggaran pendidikan dinilai tidak seharusnya hanya berfokus pada jenjang pendidikan tertentu.
“Kalau kita menyiapkan SDM, tetapi kualitas tenaga pendidiknya tidak diperhatikan, bagaimana hasilnya? Karena itu anggaran untuk PAUD harus diperbesar, bukan hanya fokus di jenjang SMP,” katanya.
Selain sektor pendidikan, Komisi IV DPRD Samarinda juga menyoroti kesejahteraan kader yang berperan langsung dalam pelayanan masyarakat, khususnya kader posyandu.
Sri Puji menjelaskan, beban kerja kader semakin meningkat sejak diterapkannya Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Pelayanan yang diberikan kini mencakup balita, ibu hamil, remaja, lansia, hingga anak usia sekolah.
Meski sebagian kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) telah menerima insentif dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), masih terdapat banyak kader lain yang hanya memperoleh insentif dalam jumlah terbatas.
“Programnya sekarang semakin banyak. Posyandu melayani balita, ibu hamil, remaja, lansia, sampai anak sekolah. Kalau yang diurus semakin banyak tetapi insentifnya tetap sedikit, rasanya kurang manusiawi. Kami mengusulkan agar insentif kader bisa ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
