Lenterajuang.com, Samarinda – Keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Wakil Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti, menilai penambahan anggaran perlu menjadi prioritas agar berbagai program pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Menurut Sri Puji, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima DP2KB saat ini masih belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program. Sebagian besar anggaran justru terserap untuk membiayai belanja pegawai, tunjangan, dan operasional rutin sehingga ruang untuk menjalankan program menjadi terbatas.
“Permasalahan anggaran, terutama masalah anggaran, karena dari APBD itu sebagian besar anggaran itu untuk gaji dan tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya,” ungkap Puji, Senin (13/7/2026).
Akibat keterbatasan tersebut, sejumlah program pelayanan masyarakat masih mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Padahal, menurutnya, berbagai program yang dijalankan DP2KB memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu program yang dinilai perlu mendapat dukungan pendanaan berkelanjutan adalah Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah (Gemas), yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga melalui keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sejak usia dini.
“Program-program kan banyak program-program sekarang ya, termasuk Gemas ya, Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah. Nah, itu-itu salah satu program,” tuturnya.
Sri Puji mengungkapkan, dengan anggaran tahun 2026 yang hanya berkisar Rp10 miliar lebih, DP2KB dinilai telah bekerja secara maksimal dalam menjalankan berbagai program. Ia mengapresiasi kinerja aparatur maupun para kader yang tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
“Tetapi gini, program-program dari DP2KB ini dengan anggaran tahun 2026 itu hanya 10 miliar lebih, itu saya kira sudah maksimal mereka sudah berupaya,” kata Puji.
Meski demikian, ia menegaskan nominal anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan apabila dikaitkan dengan target pembangunan sumber daya manusia di Kota Samarinda.
“Jadi kebanyakan anggaran itu kalau kita bilang cukup ya enggak cukup sebenarnya, tapi mereka sudah maksimal. Dari laporan-laporan itu, semua sudah berjalan programnya,” jelasnya.
Selain penambahan anggaran program, Komisi IV juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana DP2KB yang dinilai membutuhkan perhatian serius. Sri Puji mengatakan, banyak fasilitas perkantoran yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu segera direnovasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni 2027.
“Harapan kami di perubahan ini mudah-mudahan ya ada anggaran tambahan untuk program-program, dan terutama juga tentang keluhan dari dinas itu untuk renovasi. Renovasi gedung atau terutama bangunan ya kantor, karena itu kantornya sudah lama sekali, banyak yang jebol di sana-sini,” papar Puji.
Menurutnya, kerusakan tidak hanya terjadi pada kantor utama DP2KB, tetapi juga pada 10 balai penyuluhan KB yang tersebar di setiap kecamatan. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pelaksanaan berbagai program berbasis kewilayahan, termasuk Kampung KB Reborn dan penguatan sistem pendataan di tingkat kecamatan.
“Dan balai, balai yang ada 10 balai di tiap kecamatan itu rusak berat. Kan kita ingin ada program Kampung KB Reborn ya, lalu kita ingin satu data di setiap kecamatan. Bagaimana bisa kalau tempatnya aja enggak ada? Sekretariatnya enggak ada, ya gitulah,” tegasnya.
Sri Puji berharap penambahan anggaran serta perbaikan infrastruktur DP2KB dapat menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan tersebut penting agar seluruh program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan peningkatan kualitas SDM dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau masyarakat secara maksimal.
