Lenterajuang.com, Samarinda – Pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) di Kota Samarinda menjadi salah satu program yang terus didorong untuk memperkuat ketahanan energi daerah. Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menyatakan siap mengawal percepatan program tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemadaman listrik yang sempat terjadi di Kalimantan Timur tidak disebabkan oleh minimnya pasokan batu bara, melainkan kendala teknis pada pembangkit listrik.
Pernyataan itu disampaikan Syafruddin usai menyerahkan bantuan penyambungan listrik gratis kepada 65 penerima manfaat. Ia menjelaskan, Komisi XII DPR RI telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp10 triliun melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) untuk mempercepat pembangunan jaringan gas di berbagai wilayah yang memiliki potensi serta akses terhadap sumber gas.
“Kami di Komisi XII telah menetapkan anggaran sebesar Rp10 triliun di Dirjen Migas untuk percepatan pembangunan jaringan gas, khususnya di daerah-daerah yang memang memiliki akses dan sumber gas sehingga pembangunannya bisa dipercepat,” ujarnya.
Menurut Syafruddin, pengembangan jaringan gas tidak dapat dilakukan secara merata di seluruh daerah karena masing-masing wilayah memiliki kondisi dan potensi yang berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah akan memprioritaskan daerah yang telah siap dari sisi infrastruktur dan ketersediaan sumber energi.
Ia menilai Kota Samarinda memiliki peluang besar untuk memperoleh program tersebut karena didukung akses distribusi gas serta ketersediaan sumber energi yang memadai.
“Samarinda adalah kota yang memiliki akses gas dan juga sumber gas. Karena itu saya meminta kepada Pak Wali Kota untuk menyiapkan proposalnya. Saya siap menjembatani pertemuan dengan Dirjen Migas agar pembangunan jaringan gas di Samarinda bisa dipercepat,” katanya.
Meski demikian, Syafruddin mengaku belum dapat memastikan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk Samarinda. Pasalnya, dana Rp10 triliun tersebut akan dibagi ke berbagai daerah di Indonesia berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pemerintah daerah.
“Saya tidak punya angka target karena anggaran Rp10 triliun itu tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi saya siap memperjuangkan agar Samarinda mendapatkan porsi yang signifikan untuk percepatan pembangunan jaringan gas,” tegasnya.
Selain membahas pengembangan jaringan gas, Syafruddin turut memberikan penjelasan terkait pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, termasuk Samarinda. Ia memastikan gangguan tersebut murni dipicu persoalan teknis pada pembangkit listrik, bukan akibat terganggunya pasokan batu bara.
Ia menegaskan bahwa asumsi yang menghubungkan pemadaman listrik dengan kekurangan batu bara tidak berdasar. Menurutnya, Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia sehingga pasokan energi primer untuk pembangkit tetap tersedia.
“Tidak ada, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pasokan batu bara. Kalimantan Timur adalah kawasan pertambangan batu bara terbesar. Jadi pemadaman listrik yang terjadi bukan karena kekurangan batu bara, melainkan persoalan kerusakan atau perawatan berkala pada pembangkit,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan gangguan tersebut berkaitan dengan kerusakan maupun pemeliharaan mesin pada sejumlah pembangkit yang dikelola PLN Indonesia Power, Nusantara Power, dan operator pembangkit lainnya. Menurutnya, langkah mitigasi harus diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami meminta PLN, khususnya Indonesia Power, Nusantara Power, dan operator pembangkit lainnya untuk benar-benar melakukan mitigasi terhadap persoalan kerusakan mesin sehingga tidak lagi menyebabkan pemadaman bergilir yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
