Lenterajuang.com, Samarinda – Pemerataan layanan kelistrikan hingga ke desa-desa terpencil terus menjadi fokus pemerintah pusat bersama Komisi XII DPR RI. Untuk mendukung target tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp11 triliun pada Tahun Anggaran 2027 yang akan digunakan memperluas Program Listrik Desa (Lisdes) serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang belum menikmati akses listrik.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, saat menghadiri penyerahan bantuan penyambungan listrik gratis kepada 65 penerima manfaat. Menurutnya, ketersediaan listrik merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan.
“Yang dipercepat adalah pembangunan listrik desa. Hari ini masih ada sekitar 8.000 titik di seluruh Indonesia yang belum menikmati listrik. Titik itu terdiri dari desa maupun dusun yang hingga sekarang belum teraliri listrik,” ujar Syafruddin.
Ia menjelaskan, anggaran Rp11 triliun yang telah disepakati pemerintah bersama DPR RI tidak hanya digunakan untuk memperluas jaringan listrik desa, tetapi juga mendukung pelaksanaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program tersebut memberikan sambungan listrik tanpa biaya kepada rumah tangga kurang mampu yang belum memiliki akses listrik.
Menurut Syafruddin, setiap anggota Komisi XII DPR RI memperoleh alokasi usulan sekitar 2.000 hingga 2.500 rumah tangga penerima BPBL. Alokasi tersebut kemudian disalurkan ke masing-masing daerah pemilihan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya mendapatkan alokasi sekitar 2.500 rumah. Seluruhnya saya bawa ke Kalimantan Timur dan saya sebar ke berbagai kabupaten dan kota. Untuk wilayah perkotaan seperti Samarinda memang jumlahnya tidak terlalu banyak karena tingkat elektrifikasinya sudah tinggi, tetapi di daerah-daerah pelosok masih cukup banyak yang membutuhkan,” katanya.
Syafruddin menilai masih adanya desa dan rumah warga yang belum menikmati listrik setelah Indonesia merdeka lebih dari 80 tahun menjadi pekerjaan besar yang harus segera dituntaskan. Menurutnya, pemerataan akses energi menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan nasional.
“Kalau setelah lebih dari 80 tahun Indonesia merdeka masih ada rumah rakyat yang belum berlistrik, berarti masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan negara. Tujuan bernegara adalah menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” tegasnya.
Ia memastikan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar program elektrifikasi berjalan lebih cepat, terutama di Kalimantan Timur yang masih memiliki sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik.
Selain itu, Syafruddin meminta pemerintah daerah aktif menyampaikan data masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik. Menurutnya, data yang valid menjadi dasar penting agar penyaluran bantuan melalui Program BPBL benar-benar tepat sasaran.
“Hari ini tim kami sudah melakukan pendataan rumah-rumah masyarakat, khususnya yang berada di kawasan pelosok. Program BPBL ini jelas, nyata, dan gratis. Tetapi penerimanya memang diprioritaskan untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” ujarnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, realisasi Program BPBL Tahun Anggaran 2025 mencapai 1.216 rumah tangga, terdiri atas 817 rumah tangga di Kalimantan Timur dan 399 rumah tangga di Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun Anggaran 2026, jumlah penerima diusulkan meningkat menjadi 2.075 rumah tangga, dengan alokasi terbesar berada di Kalimantan Timur sebanyak 1.482 rumah tangga.
Sementara itu, Program Listrik Desa (Lisdes) pada Tahun Anggaran 2025 telah merealisasikan pembangunan jaringan listrik di 40 desa yang mencakup 41 dusun di Kalimantan Timur. Untuk Tahun Anggaran 2026, program tersebut direncanakan diperluas menjadi 63 desa yang tersebar di 103 dusun sebagai bagian dari percepatan pemerataan akses energi di kawasan terpencil.
Syafruddin berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat terus diperkuat agar pemerataan rasio elektrifikasi dapat segera terwujud. Menurutnya, listrik tidak hanya menjadi sarana penerangan, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia,” Pungkasnya (*)
