Lenterajuang.com, Samarinda – Antrean kendaraan yang terus mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur menjadi perhatian Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin. Ia menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Syafruddin mengatakan, lonjakan antrean pembelian pertalite dipicu perubahan pola konsumsi masyarakat setelah harga bahan bakar nonsubsidi, khususnya pertamax, mengalami kenaikan. Kondisi itu mendorong sebagian pengguna kendaraan beralih menggunakan BBM bersubsidi.
“Itu memang salah satu pilihan tersulit yang diambil pemerintah. Ada tekanan dolar dan sebelumnya terjadi lonjakan harga minyak dunia yang cukup tinggi,” kata Syafruddin.
Ia menjelaskan, penyesuaian harga pertamax sebelumnya dipengaruhi sejumlah faktor global, seperti penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan tingginya harga minyak dunia. Namun, seiring mulai menurunnya harga minyak, menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan energi ke depan.
Menurutnya, dampak paling nyata dari kondisi tersebut adalah meningkatnya jumlah pengguna pertalite. Peralihan masyarakat dari pertamax ke pertalite dinilai sebagai konsekuensi yang sulit dihindari karena masyarakat cenderung memilih bahan bakar dengan harga lebih terjangkau.
“Faktanya hari ini terjadi lompatan pengguna pertalite karena masyarakat yang sebelumnya menggunakan pertamax beralih ke pertalite,” ujarnya.
Ia menegaskan, pertalite merupakan BBM bersubsidi sehingga proses penyalurannya harus mengikuti aturan yang berlaku. Karena itu, masyarakat yang berhak memperoleh subsidi wajib terdaftar dalam sistem MyPertamina.
Meski demikian, Syafruddin menilai antrean panjang saat ini didominasi kendaraan roda dua. Menurutnya, pengendara sepeda motor memang termasuk kelompok yang berhak menggunakan pertalite sehingga diperlukan sistem pelayanan yang lebih efektif.
“Yang agak sulit kita bahasakan adalah pengguna motor ini memang berhak dan layak mendapatkan pertalite. Karena itu perlu ada solusi agar pelayanan tidak menimbulkan antrean panjang,” jelasnya.
Sebagai langkah mengurai kepadatan, Syafruddin mengusulkan agar seluruh SPBU di Kalimantan Timur kembali melayani penjualan pertalite. Menurutnya, pemerataan layanan akan mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU tertentu yang selama ini menjadi lokasi utama pembelian BBM bersubsidi.
“Saya melihat salah satu penyebab antrean mengular karena tidak semua SPBU melayani pertalite. Kalau semua SPBU tetap menjual pertalite, khusus pengguna motor, saya kira ini bisa mengurai antrean,” katanya.
Sementara itu, untuk kendaraan roda empat, ia berpandangan mekanisme pembelian menggunakan barcode dan pendataan melalui MyPertamina tetap perlu dipertahankan agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Di sisi lain, pengguna sepeda motor dinilai dapat diprioritaskan dalam pelayanan guna mengurangi kepadatan antrean.
Selain pemerataan distribusi, Syafruddin juga mendorong evaluasi terhadap kuota pertalite di Kalimantan Timur. Menurutnya, penyesuaian kuota memungkinkan dilakukan apabila kebutuhan masyarakat meningkat atau jumlah kendaraan terus bertambah.
“Kuota itu dievaluasi setiap tiga bulan. Kalau memang terjadi kekurangan atau ada peningkatan jumlah kendaraan, tentu ada ruang untuk mendorong penambahan kuota,” tuturnya.
Ia memastikan akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memantau kebutuhan BBM bersubsidi, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan konsumsi.
Untuk solusi jangka pendek, Syafruddin meminta pemerintah daerah segera memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan pengelola SPBU agar persoalan antrean dapat segera diatasi, sembari menyiapkan langkah penyelesaian jangka panjang.
“Jangka pendeknya harus ada langkah koordinatif dulu antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pemilik SPBU. Ibarat luka, kita plaster dulu agar tidak semakin parah, sambil mencari solusi permanen,” pungkas Ketua PKB Kaltim tersebut.
