Lenterajuang.com, Samarinda – Upaya memperkuat sistem kelistrikan di Kalimantan Timur membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Sejalan dengan peran strategis daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), berbagai langkah yang dilakukan PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Atas dasar itu, DPD Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur menyelenggarakan forum diskusi bertajuk “Kaltim Menyala: Mengurai Solusi Blackout, Keadilan Tarif Listrik, dan Kemerdekaan Energi di Pelosok Desa” di Samarinda, Selasa (30/06/2026).
Dalam sambutannya, Ketua DPD Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur, Ulul Azmi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PLN yang telah mendukung penuh sekaligus menjadi sponsor utama terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, dukungan PLN menunjukkan komitmen untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan sistem kelistrikan yang semakin andal di Kalimantan Timur.
“Dengan adanya kegiatan ini semoga dapat terjalin sinergisitas dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat.”
Ulul Azmi berharap forum tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, PLN, akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam merumuskan solusi terhadap berbagai tantangan sektor ketenagalistrikan di Kalimantan Timur.
Selanjutnya, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mengatakan forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, penyedia layanan kelistrikan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan energi yang masih dihadapi Kalimantan Timur.
“Persoalan listrik tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan teknis. Ini menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar yang layak. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama mencari solusi yang konkret dan berkelanjutan,” ujar Syafruddin.
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir pemadaman listrik berskala besar maupun gangguan pasokan di sejumlah daerah telah memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur dan peningkatan keandalan sistem kelistrikan perlu terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Setiap kali terjadi blackout, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat. Pelaku UMKM kehilangan pendapatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan ikut terganggu, bahkan aktivitas pemerintahan pun tidak berjalan optimal. Kondisi ini harus menjadi evaluasi bersama,” katanya.
Syafruddin juga menyoroti masih adanya desa-desa di Kalimantan Timur yang belum menikmati layanan listrik secara optimal. Sebagian masyarakat masih bergantung pada pembangkit berkapasitas terbatas atau hanya memperoleh aliran listrik dalam waktu tertentu setiap harinya.
“Di tengah pembangunan Kalimantan Timur yang semakin pesat, kita tidak boleh menutup mata bahwa masih ada masyarakat di pelosok yang belum menikmati listrik selama 24 jam. Keadilan energi harus dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa melalui tema “Kaltim Menyala”, forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan gangguan listrik dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem ketenagalistrikan yang lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan.
Selain membahas pasokan listrik, forum juga mengangkat isu keadilan tarif listrik. Syafruddin menilai kebijakan tarif perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang akses infrastrukturnya masih terbatas.
“Tarif listrik harus mencerminkan asas keadilan. Jangan sampai masyarakat yang akses infrastrukturnya masih terbatas justru menanggung beban yang tidak proporsional. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya investasi berkelanjutan pada sektor ketenagalistrikan, mulai dari penguatan jaringan transmisi, peningkatan kapasitas pembangkit, hingga modernisasi sistem distribusi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keandalan layanan listrik.
“Ketahanan energi tidak cukup hanya dengan menambah pembangkit. Kita juga harus memperkuat jaringan distribusi, mempercepat modernisasi sistem kelistrikan, dan memastikan pemeliharaan infrastruktur berjalan secara berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” katanya.
Forum tersebut turut membahas pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai alternatif untuk memperluas akses listrik di wilayah pelosok. Kalimantan Timur dinilai memiliki potensi besar pada energi surya, mikrohidro, biomassa, dan berbagai sumber energi terbarukan lainnya yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
“Potensi energi terbarukan di Kalimantan Timur sangat besar. Jika dikelola secara serius, desa-desa dapat menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya tanpa sepenuhnya bergantung pada sistem kelistrikan utama,” jelas Syafruddin.
Menurutnya, pengembangan energi berbasis potensi lokal menjadi salah satu langkah menuju kemerdekaan energi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di setiap wilayah, desa-desa diharapkan memiliki sistem energi yang lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.
Syafruddin menambahkan bahwa kemerdekaan energi tidak hanya berarti tersedianya listrik, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses energi yang andal, aman, terjangkau, berkeadilan, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas hidup serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kemerdekaan energi berarti setiap warga negara, di kota maupun di pelosok, memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan listrik yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Inilah yang harus menjadi arah kebijakan energi nasional ke depan,” pungkasnya.
Melalui Forum “Kaltim Menyala: Mengurai Solusi Blackout, Keadilan Tarif Listrik, dan Kemerdekaan Energi di Pelosok Desa” yang diselenggarakan oleh DPD Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem kelistrikan, memperluas pemerataan akses energi, serta mewujudkan pelayanan listrik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Di akhir kegiatan, DPD Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur kembali menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PLN atas dukungan penuh dalam penyelenggaraan forum tersebut. Organisasi ini berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi mendukung pembangunan sektor energi yang andal, inklusif, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara. (*)
