Lenterajuang.com, Samarinda – Penguatan pendidikan anak usia dini dan peningkatan kesejahteraan kader posyandu menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. Menurutnya, kedua sektor tersebut memegang peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini.
Sri Puji menilai pembentukan karakter anak harus dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian diperkuat melalui pendidikan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki sekolah dasar. Ia menyebut penerapan program wajib belajar 13 tahun merupakan langkah yang tepat untuk mempersiapkan generasi muda sejak dini.
“13 tahun wajib belajar ini memang seharusnya wajib dari dulu. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan karakter sejak dini supaya ketika masuk SD mereka sudah siap bersosialisasi, mandiri, dan memiliki kesiapan psikologis yang baik,” ujar Sri Puji, Senin (13/7/2026).
Namun demikian, ia mengungkapkan pelaksanaan program tersebut di Kota Samarinda masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya karena mayoritas lembaga PAUD masih dikelola oleh pihak swasta.
Dari lebih dari 250 lembaga PAUD yang beroperasi di Samarinda, hanya sekitar 15 yang berstatus negeri. Kondisi ini, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap PAUD swasta, baik melalui pembinaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun dukungan anggaran.
Sri Puji berpandangan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diawali dengan memperkuat kualitas tenaga pendidik. Karena itu, ia meminta agar alokasi anggaran pendidikan tidak hanya terpusat pada jenjang tertentu, tetapi juga memberikan porsi yang memadai bagi pendidikan anak usia dini.
“Kalau kita menyiapkan SDM, tetapi kualitas tenaga pendidiknya tidak diperhatikan, bagaimana hasilnya? Karena itu anggaran untuk PAUD harus diperbesar, bukan hanya fokus di jenjang SMP,” katanya.
Selain menyoroti dunia pendidikan, Komisi IV DPRD Samarinda juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan kader posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Sri Puji menjelaskan, beban kerja kader semakin bertambah sejak diterapkannya Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Saat ini, pelayanan posyandu tidak hanya ditujukan bagi balita dan ibu hamil, tetapi juga mencakup remaja, lansia, hingga anak usia sekolah.
Meski sebagian kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) telah menerima insentif dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), masih banyak kader lainnya yang memperoleh insentif dengan nominal yang dinilai belum sebanding dengan tugas yang dijalankan.
“Programnya sekarang semakin banyak. Posyandu melayani balita, ibu hamil, remaja, lansia, sampai anak sekolah. Kalau yang diurus semakin banyak tetapi insentifnya tetap sedikit, rasanya kurang manusiawi. Kami mengusulkan agar insentif kader bisa ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Sri Puji berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat menjadikan penguatan PAUD dan peningkatan kesejahteraan kader posyandu sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, investasi pada pendidikan usia dini dan pelayanan kesehatan masyarakat akan berdampak besar terhadap kualitas generasi mendatang.
