Lenterajuang.com, Samarinda – Sejumlah program pembangunan di Kota Samarinda berpotensi menghadapi kendala akibat Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2026 yang hingga awal Agustus belum juga disalurkan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya menerima laporan bahwa sejumlah pekerjaan sudah dilaksanakan, sementara pencairan anggarannya masih dalam proses koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
“Sampai hari ini laporan yang masuk kepada kami, kegiatan sudah dilaksanakan tetapi dananya belum masuk. Saat ini masih dikoordinasikan antara BPKAD Kota Samarinda dengan BPKD Provinsi,” ujarnya, Kamis (6/8/26).
Deni berharap Pemprov Kaltim segera mencairkan Bankeu agar pelaksanaan program pembangunan tidak terhambat, khususnya pekerjaan infrastruktur yang pembayarannya mengikuti perkembangan pekerjaan di lapangan.
“Ketika progres pekerjaan sudah mencapai tahapan tertentu, pembayaran juga harus dilakukan. Jangan sampai progres sudah berjalan tetapi dananya belum tersedia,” katanya.
DPRD Samarinda juga meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda terus berkoordinasi dengan BPKD Provinsi Kaltim untuk mempercepat proses pencairan.
Menurut Deni, Samarinda rata-rata memperoleh Bankeu sekitar Rp300 miliar setiap tahun. Besarnya alokasi tersebut membuat keterlambatan pencairan dinilai dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Hingga kini, penyebab dana belum masuk ke kas daerah belum diketahui secara pasti. Deni menduga persoalannya masih berkaitan dengan administrasi atau teknis, seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kode rekening.
“Semestinya kalau sudah Juli atau Agustus dana itu sudah masuk karena sudah memasuki triwulan ketiga. Kami belum tahu kendalanya apa, tetapi mudah-mudahan bisa segera diselesaikan,” ucapnya.
Sejumlah pekerjaan yang berpotensi terdampak antara lain pembangunan drainase, peningkatan jalan, serta program pengendalian banjir yang selama ini mendapat dukungan Bankeu Pemprov Kaltim.
“Kebanyakan Bankeu memang digunakan untuk pengendalian banjir, drainase, dan jalan. Itu yang kami khawatirkan akan terdampak apabila pencairannya terus tertunda,” pungkasnya.
