Lenterajuang.com, Samarinda – Potensi pariwisata di Kota Samarinda dinilai masih belum berkembang maksimal. Salah satu faktor yang menjadi perhatian DPRD adalah minimnya anggaran pengembangan pariwisata dalam beberapa tahun terakhir.
Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan kondisi geografis Samarinda yang minim destinasi wisata alami membuat pemerintah perlu lebih serius menciptakan dan mengembangkan objek wisata baru.
“Kalau kita melihat potensi pariwisata di Samarinda, memang tidak banyak. Dari beberapa periode yang lalu sampai sekarang, saya melihat salah satu penyebab pariwisata kita kurang berkembang karena anggarannya memang sedikit,” kata Ahmad Vananzda, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, pengembangan wisata membutuhkan investasi jangka panjang. Karena itu, ia mendorong agar anggaran sektor pariwisata mulai ditingkatkan pada 2027 sehingga dapat menghasilkan destinasi yang memiliki daya tarik sekaligus berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemerintah kota harus menyiapkan anggaran. Kalau anggarannya kecil, tentu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Kalau mulai 2027 anggarannya diperbesar, bukan berarti manfaatnya langsung dirasakan pada tahun itu. Mungkin baru dua atau tiga tahun ke depan,” jelasnya.
Ahmad menilai wisata di Samarinda tidak harus bergantung pada objek alam. Pemerintah dapat mengembangkan wisata buatan, ruang publik, maupun kawasan rekreasi yang memiliki nilai ekonomi.
“Kalau kita mengejar pariwisata sebagai sumber PAD, tempatnya tidak harus selalu wisata alami seperti air terjun. Kita juga tidak punya pantai. Hal seperti itu akhirnya memang harus kita buat,” katanya.
Salah satu kawasan yang dinilai memiliki potensi adalah Folder Air Hitam. Kawasan tersebut telah menjadi ruang publik yang dimanfaatkan warga untuk berolahraga, bersantai hingga menikmati kuliner UMKM.
Namun, Ahmad menilai pengelolaan kawasan tersebut masih perlu dibenahi, terutama terkait parkir, pedagang, serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
“Folder Air Hitam saat ini masih semrawut. Masyarakat datang untuk berwisata atau berolahraga seperti berjoging, tetapi kawasannya mungkin belum tertata dengan baik,” ujarnya.
“Nanti kita akan mengimbau pemerintah agar tempat-tempat seperti itu bisa ditata dan mendatangkan potensi,” katanya.
Ia juga meminta penataan dilakukan melalui koordinasi antarinstansi sehingga tidak merugikan masyarakat maupun pelaku UMKM yang beraktivitas di kawasan tersebut.
“Ada informasi pengelolaannya masih semrawut. Siapa yang mengelola, parkirnya diarahkan ke mana, kemudian pedagang membayar lapak kepada siapa. Ini menjadi salah satu masukan yang nanti kami sampaikan kepada dinas terkait,” jelasnya.
Ahmad turut mengingatkan agar penertiban pedagang tidak dilakukan secara sepihak. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan memberikan solusi sebelum mengambil tindakan.
“Terutama bagi penegak perda, jangan sampai komunikasi mereka tidak sinkron dengan pemerintah kota, lalu tiba-tiba Satpol PP langsung melakukan penertiban. Ini harus dikoordinasikan,” tegas Ahmad.
DPRD Samarinda selanjutnya akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendorong penataan dan pengelolaan Folder Air Hitam agar lebih jelas dan tertib.
“Kita akan mencoba berkoordinasi dengan dinas terkait agar pengelolaan dan penataannya menjadi lebih jelas,” pungkasnya.
